 |
| Pengamat Politik Sumsel M. Haekal Al-Haffafah, S.Sos, M.Sos |
Empat Lawang, newsa.online - Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Empat Lawang yang dijadwalkan pada 19 April 2025 akan menjadi momen penting dalam menentukan arah pembangunan. Pasca beberapa dinamika politik yang terjadi, keputusan pemilih akan sangat menentukan apakah Empat Lawang dapat mencapai kemajuan berkelanjutan atau justru terhambat oleh ketidakpastian politik.
Menurut Pengamat Politik Sumsel M. Haekal Al-Haffafah, S.Sos, M.Sos. Stabilitas politik menjadi salah satu faktor kunci dalam kesuksesan pemerintahan daerah. Divided Government adalah istilah yang menggambarkan kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak dapat bekerja bersama karena perbedaan posisi politik antara eksektif dan legislatif sehingga berada dalam posisi yang berhadap-hadapan.
“Ada istilah yang cukup terkenal dalam studi ilmu politik itu ialah Divided Government (pemerintahan yang terbelah) itu yang terjadi jika tidak ada keberlanjutan di Empat Lawang. Secara teoritis pemerintahan yang terpilih butuh dukungan kuat parlemen sementara fakta koalisi parlemen lokal di Empat Lawang mayoritas loyalis JM” Ungkap Haekal.
Penting dipahami pemilih, bahwa divided government (pemerintahan terbelah) sering kali menjadi penyebab stagnasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika pemilih memilih pasangan yang tidak memiliki kekuatan politik yang solid di legislatif, kemungkinan besar kebijakan dan program-program vital bagi daerah akan tertunda bahkan tersandera karena keterbelahan politik.
"Dalam banyak kasus, divided government akan menciptakan ketegangan yang menghambat proses pengesahan kebijakan dan anggaran. Pemilih di Empat Lawang perlu mempertimbangkan dengan seksama pasangan calon yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga koalisi politik yang solid untuk memastikan stabilitas keberlangsungan pemerintahan”Tegas Alumni Magister Studi Ilmu Politik Universitas Nasional.
Haekal menjelaskan dengan adanya koalisi yang kuat di legislatif, setiap kebijakan yang disusun oleh eksekutif akan mendapat dukungan penuh dari DPRD. Hal ini menghindarkan daerah dari konflik politik yang merugikan, serta memberikan jaminan keberlanjutan bagi setiap program pembangunan.
“Dampak serius yang harus dipahami secara kritis oleh pemilih, pemerintahan yang tak mendapat dukungan dari legislatif bukan hanya berpotensi melahirkan Divided Government tapi juga Government Shutdown (pemerintahan lumpuh) karena penolakan kritis dari mayoritas anggota legislatif”. Tegas Haekal.
Haekal menjelaskan bagi pemilih yang belum memutuskan pilihan (undicided voters) agar perlu melihat faktor koalisi, pasangan yang memiliki dukungan legislatif kuat, Sebab, pembangunan daerah memerlukan konsistensi dan pelaksanaan kebijakan yang terkoordinasi dengan baik.
“Pemilih perlu memastikan bahwa calon yang mereka pilih memiliki kapasitas untuk mencapainya, serta dukungan yang cukup dari legislatif untuk menghindari kemacetan dalam proses kebijakan. Argumentasi pilihan paling aman sebetulnya ada di JM-FAI kenapa? Karena hal penting dan mendesak bagi Empat Lawang adalah mengawal keberlanjutan.” Pungkas Haekal.
